Bupati: Sekdes Bertanggungjawab terhadap DD

Dr. H. Al Haris, S Sos,. MH

BANGKO – Bupati Merangin Dr. Al Haris, S Sos, MH menegaskan agar sekretaris desa (Sekdes) bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa (DD) di desa masing-masing. Artinya terkait dengan APBDes di desa tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab kepala desa (kades) semata akan tetapi sekretaris desa juga ikut bertanggung jawab. Karena sekdes adalah ujung tombak administrasi di desa. Jika suatu desa tidak membuat APBDes, tidak hanya kepala desa yang salah, tapi sekdes juga harus bertenggungjawab. Karena Sekdes merupakan administrasi desa.

Hal tersebut dikatakan Bupati Merangin saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa bagi Sekdes se Kabupaten Mernagin di aula Hotel Royal Bangko Merangin, Kamis, 5 Maret 2020.

Bupati Merangin juga mengatakan pada tahun anggaran 2020 ini tidak akan mencairkan dana desa bagi desa yang Spj-nya yang belum selesai atau bermasalah. Yakni ada sebanyak 18 desa yang belum menyampaikan Spj  DD tahun anggaran 2018.

‘’Ditenggarai ada desa yang fisik proyeknya ada, tapi tidak dikerjakan oleh kepala desa, karena uangnya diduga telah digunakan oleh kepala desa dan saya tidak akan mencairkan dana desa bagi desa yang Spj-nya masih bermasalah,’’ tegas Bupati Merangin dalam kesempatan tersebut.

Berdasarkan Data pada Inspektorat Kabupaten Merangin: 18 desa yang tidak melaporkan SPJ tahun anggaran 2018 sebagai berikut, Kecamatan Tabir Barat yakni Desa Muara Langeh, Sungai Tabir, Ngaol Ilir, Muaro Kibul dan Desa Baru Kibul. Kecamatan Jangkat Timur yaitu Desa Beringin Tinggi, Simpang Talang Tembago, Koto Baru dan Desa Pematang Pauh. Kecamatan Sungai Manau dengan Desa Banteng, Sungai Pinang dan Tiangko. Kecamatan Renah Pembarap yaitu Desa Muara Bantan. Kecamatan Tabir Ilir Desa Kota Raja. Kecamatan Batang Masumai Desa Titian Teras. Kecamatan Pamenang Desa Keroya. Kecamatan Pamenang Barat Desa Tanjung Lamin dan di Kecamatan Jangkat yang terdapat di Desa Koto Renah. 

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Merangin, Andrie Fransusman, SSTP mengakui masih rendahnya persentase pemahaman tugas pokok dan fungsi bagi aparatur desa di Merangin.

Hal ini dibuktikan masih banyak desa yang belum maksimal melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat seperti kantor desa jarang dibuka atau tertutup pada hari-hari jam efektif kerja.

‘’Padahal beban kerja telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang beban kerja yaitu 37,5 jam pada tiap minggunya,’’ kata mantan Camat Bangko itu.

Untuk itu kepada sekdes dan kades se Kabupaten Merangin adanya komitmen pemerintah desa dan pemangku kepentingan di desa untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan di desa. Karena kepala desa bersama-sama aparatur pemerintah desa lainnya mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. (IKP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat